AD-ART

ANGGARAN DASAR

PENDAHULUAN

Membangun manusia Indonesia seutuhnya, memerlukan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Pendiri Republik ini juga sudah mengisyaratkan tentang perlunya nation and character building. Demikian pula kata-kata bijak itu; bahwa dengan agama hidup menjadi berguna dan terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah. Karena itulah kesenian sudah seharusnya disikapi dengan semestinya serta dipahami dengan sewajarnya, sebagaimana posisi agama dan ilmu.

Bahwasanya melestarikan, mengembangkan dan memelihara kesenian bukan semata-mata tugas pemerintah. Peranan masyarakat sudah selayaknya dilibatkan sejak tahap perancangan, tahap pelaksanaan hingga tahap penilaian. Pemerintah dan masyarakat perlu berjalan seiring dan saling melengkapi sehingga kesenian betul-betul dapat diperlakukan sebagaimana yang menjadi kebutuhan kalangan seniman, pekerja seni dan seluruh pihak yang terkait dengan kesenian, bahkan juga masyarakat penikmat kesenian. Oleh karenanya pemerintah perlu didampingi oleh sebuah lembaga yang bertindak sebagai pemikir dan konseptor strategi kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan kesenian, diluar institusi yang berada dalam hirarki pemerintah sendiri.

Dalam kerangka seperti itulah Dewan Kesenian Sidoarjo didirikan, dengan pokok-pokok pengertian sebagaimana terurai dalam anggaran dasar ini.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Organisasi ini bernama Dewan Kesenian Sidoarjo selanjutnya disingkat DEKESDA

Pasal 2
DEKESDA dibentuk pada tanggal 21 Pebruari 1995 untuk waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3
DEKESDA berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo

BAB II
AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4
DEKESDA berazaskan Pancasila

Pasal 5
Landasan hukum DEKESDA adalah Undang-Undang Dasar 1945

BAB III
T U J U A N

Pasal 6
DEKESDA bertujuan untuk :

1. Mendorong peningkatan dan perkembangan kehidupan kesenian sejalan dengan kebutuhan masyarakat;
2. Mendorong dan meningkatkan mutu karya seni sejalan dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian;
3. Meningkatkan, mengembangkan dan menampung peran serta masyarakat di bidang pembangunan kesenian;
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesenian sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku seni.

BAB IV
SIFAT ORGANISASI

Pasal 7
DEKESDA bersifat independen, berlandaskan pada prinsip kemandirian yang mengutamakan kesetaraan dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja dan tidak berafiliasi dengan organisasi atau partai politik apapun

-02-
BAB V
KEDAULATAN TERTINGGI DEWAN KESENIAN SIDOARJO

Pasal 8
Kedaulatan tertinggi DEKESDA berada pada Musyawarah Seniman Sidoarjo (MSS)

BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 9
DEKESDA berfungsi :

1. Sebagai pemikir dan konseptor kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan kesenian;
2. Sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan kesenian untuk membantu pemerintah melalui :
a. Peningkatan aktifitas kesenian;
b. Peningkatan kualitas kesenian;
c. Peningkatan apresiasi seni masyarakat;
d. Peningkatan kesejahteraan seniman.

Pasal 10
DEKESDA bertugas :

1. Membantu dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun program pembinaan dan pengembangan kesenian di Kabupaten Sidoarjo;
2. Menggali, meningkatkan dan menumbuhkembangkan potensi dan apresiasi kesenian di Kabupaten Sidoarjo bersama-sama dengan Organisasi/Lembaga Kesenian yang lain;
3. Menjembatani antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat dalam hal pengembangan apresiasi kesenian;
4. Sebagai lembaga kesenian , DEKESDA dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB VII
ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 11
Anggota

1. Anggota Dekesda dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo.
2. Anggota Dekesda terdiri atas:
a. Badan Pelaksana Harian (BPH) yang terdiri dari Seniman, Budayawan atau pekerja seni yang tidak mewakili golongan atau kelompok;
b. Anggota Pleno, terdiri dari perorangan yang mempunyai kompetensi dalam bidang kesenian dan atau organisasi.
c. Anggota Ex Officio, yaitu pejabat yang mewakili instansi pemerintah yang terkait dengan kesenian

Pasal 12
PENGURUS

1. Pengurus adalah Badan/Lembaga Pelaksana di Dekesda yang disebut Badan Pekerja Harian, dan selanjutnya disingkat BPH.
2. Pelaksanaan tugas sehari-hari Dekesda diwakili dan diurus oleh BPH.
3. Ketua DEKESDA dipilih dari proses penjaringan calon secara terbuka dari unsur masyarakat melalui Musyawarah Seniman Sidoarjo (MSS).
4. Pengurus DEKESDA dipilih oleh Tim Formatur yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Seniman Sidoarjo;

Pasal 13
ANGGOTA PLENO DAN EX OFFICIO

1. Anggota Pleno memiliki peran dan fungsi secara kolektif sebagai pengawas bagi kinerja BPH.
2. Anggota Ex Officio adalah secara otomatis kepala instansi terkait yang terdiri atas:
a. Kepala Dinas Pendidikan
b. Kepala Dinas Pariwisata, Budaya dan Olahraga
c. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi
d. Asisten Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Sidoarjo

BAB VIII
BADAN PEKERJA HARIAN

Pasal 14

1. Badan Pekerja Harian sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Komite-komite
2. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas, pengurus dapat dilengkapi dengan departemen sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;

Pasal 15
KOMITE

1. Setiap pengurus BPH dan Pleno merupakan anggota satu atau dua komite yang diminatinya, dan dipimpin oleh ketua Komite.
2. Ketua Komite dapat meminta kesediaan seniman di luar BPH untuk dapat menjadi anggota Komite.
3. Dekesda memiliki 6 (enam) komite, yaitu:
a. Komite Teater
b. Komite Sastra
c. Komite Tari
d. Komite Seni Rupa
e. Komite Musik
f. Komite Seni Tradisi

Pasal 16
Masa Bakti Kepengurusan DEKESDA selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo

BAB IX
MEKANISME KERJA DAN JENIS RAPAT

Pasal 17
Mekanisme kerja organisasi
1. DEKESDA bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan struktural dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Tata hubungan antara DEKESDA dengan Pemerintah c.q. instansi terkait bersifat koordinatif.

Pasal 18
Musyawarah dan rapat-rapat :
1. Musyawarah Seniman Sidoarjo (MSS);
2. Rapat Pleno (RP);
3. Rapat Badan Pengurus Harian (RBPH);
4. Rapat Komite (RK);

BAB X
KEUANGAN
Pasal 19

1. Sumber keuangan DEKESDA diperoleh dari :
a. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui APBD;
b. Sumber-sumber dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Kekayaan organisasi diinventarisasi dan dipertanggungjawabkan dalam forum Musyawarah Seniman Sidoarjo (MSS).

BAB XI
ATRIBUT

Pasal 20
Atribut organisasi yang berupa lambang dan stempel diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21
1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah wewenang Rapat Pleno yang diadakan secara khusus untuk itu;
2. Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 (satu ) pasal ini dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh separuh tambah 1 (satu) dari jumlah undangan;
3. Perubahan harus disetujui sekurang-kurangnya oleh separuh tambah 1 (satu) dari peserta yang hadir;
4. Apabila keputusan rapat tidak mencapai quorum sesuai ayat 3 (tiga) pasal ini, maka dapat dilaksanakan rapat kedua paling cepat 7 (tujuh) hari, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rapat pertama dan tidak lagi diperlukan pemenuhan quorum.

BAB XIII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22
1. Pembubaran organisasi diputuskan melalui Musyawarah Seniman Sidoarjo Luar Biasa (MSSLB);
2. Musyawarah Seniman Sidoarjo Luar Biasa (MSSLB) yang dimaksud dalam ayat 1 (satu ) pasal ini dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh separuh tambah 1 (satu) dari jumlah undangan;
3. Pembubaran harus disetujui sekurang-kurangnya oleh separuh tambah 1 (satu) dari peserta musyawarah yang hadir;
4. Apabila keputusan rapat tidak mencapai quorum sesuai ayat 3 (tiga) pasal ini, maka dapat dilaksanakan rapat kedua paling cepat 7 (tujuh) hari, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rapat pertama dan tidak lagi diperlukan pemenuhan quorum.

BAB XIV
ATURAN PERALIHAN

Pasal 23
Pengurus DEKESDA untuk pertama dan seterusnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo setiap periode kepengurusan.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 24
1. Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Anggaran Dasar mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada Tanggal : 05 Maret 2006

PIMPINAN RAPAT PLENO / TIM PERUMUS

1. Ketua : NOENGKY PRASEDARNANTO ( )

2. Sekretaris : ZAINAL ABIDIN ( )

3. Anggota : a. BAMBANG TRI E.S. ( )

b. GATOT KINTRANGGONO ( )

c. HENRI NURCAHYO ( )

d. RACHMAT SUDARMADJI ( )

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
Pasal 1
Musyawarah Seniman Sdoarjo

1. Musyawarah Seniman dihadiri oleh seniman yang beraktivitas di kabupaten Sidoarjo, yang hadir atas nama perorangan dan/atau mewakili organisasi/sanggar kesenian.
2. Jumlah dan ketentuan peserta musyawarah ditentukan oleh Panitia Musyawarah berdasarkan pertimbangan azas keterwakilan secara proporsional masing-masing bidang kesenian.
3. Panitia Musyawarah Seniman Sidoarjo mempunyai wewenang menyusun tata tertib musyawarah dan melaksanakan pemilihan Ketua DEKESDA;
4. Pengukuhan pengurus baru dilakukan oleh Bupati Sidoarjo atau yang mewakili.

Pasal 2
Pergantian Pengurus antar waktu
1. Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir dan atau dianggap perlu oleh organisasi;
2. Pergantian pengurus antar waktu dilakukan setelah diputuskan dalam rapat Pleno.

BAB II
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 2
1. Musyawarah Seniman Sidoarjo dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam satu periode, dengan ketentuan :
a. Dihadiri oleh Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Pleno, Anggota Ex Officio dan Peserta Musyawarah;
b. Merupakan forum pertanggungjawaban Kepengurusan DEKESDA;
c. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Sidang dan dibantu kelengkapannya yang diatur dalam tata tertib musyawarah;
d. Musyawarah dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh separuh tambah 1 (satu) dari jumlah undangan.
2. Rapat Pleno dilaksanakan :
a. Sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun;
b. Dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian, Anggota Pleno dan anggota Ex Officio;
c. Dipimpin oleh Ketua Pleno;
d. Dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh separuh tambah 1 (satu) dari unsur yang ada;
e. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan atau pengambilan suara terbanyak.
3. Rapat Badan Pengurus Harian (BPH) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan ketentuan :
a. Dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan Komite-komite.
b. Dipimpin oleh Ketua Umum;
c. Dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh separuh tambah 1 (satu) dari unsur yang ada;
d. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan atau pengambilan suara terbanyak.

4. Rapat Komite dilaksanakan dalam rangka koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri masing-masing koordinator komite dan anggota, dengan ketentuan :
a. Dipimpin oleh Koordinator Komite masing-masing;
b. Dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh separuh tambah 1 (satu) dari anggota yang diundang;
c. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan atau pengambilan suara terbanyak.

BAB III
KEUANGAN

Pasal 3
1. Sumber keuangan DEKESDA berasal dari :
a. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui APBD;
b. Bantuan donatur/sponsorship;
c. Hasil usaha organisasi;
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Segala bentuk administrasi dan pembukuan keuangan dilakukan oleh Bendahara atas persetujuan dan sepengetahuan Ketua Umum;
3. Tahun buku DEKESDA adalah sama dengan tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
4. Masing-masing Komite membuat laporan keuangan dari setiap program yang dilaksanakan kepada ketua melalui bendahara, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan program tersebut;
5. Pada akhir tahun buku, bendahara membuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dipertanggungjawabkan dalam rapat pleno;
6. DEKESDA membuat pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dari dana APBD kepada Bupati Sidoarjo.

Pasal 4
Alokasi Penggunaan Dana :
1. Penggunaan untuk operasional dan kegiatan secara rutin;
2. Penggunaan untuk kegiatan secara insidental;
3. Penggunaan dana diatur dalam rapat BPH;
4. Penggunaan dan pengambilan dana dari Bendahara disetujui Ketua Umum.

BAB IV
ATRIBUT

Pasal 5
1. Lambang DEKESDA berupa gambar lingkaran dan segi tiga dengan kedua ujung melengkung dilengkapi dengan tulisan : DEWAN KESENIAN SIDOARJO;
2. Lambang DEKESDA menggambarkan :
a. Bentuk figur kepala dan tangan yang bergerak;
b. Bentuk perahu layar;

3. Lambang DEKESDA bermakna :
a. Gerak dinamis, figur berekspresi yang menggambarkan kebebasan berkreasi seniman dalam berkarya;
b. Proses perjalanan yang terus menerus bergerak untuk mencapai tujuan;
c. Tipografi huruf DEWAN KESENIAN SIDOARJO sebagai tanda tempat wilayah seniman bernaung.
4. Warna lambang DEKESDA adalah :
a. Coklat maron yang melambangkan kekuatan sumber daya manusia sebagai potensi lokal;
b. Orange yang melambangkan semangat yang menyala dalam perjuangan menempuh cita-cita;
c. Tipografi dengan jenis huruf DEWAN KESENIAN SIDORJO dengan warna coklat maron melambangkan dinamika yang estetis.
5. Lambang DEKESDA selanjutnya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6
Stempel DEKESDA berbentuk profil lambang DEKESDA dengan ukuran :
rentang panjang cm, renang lebar cm, bertuliskan DEWAN KESENIAN SIDOARJO.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7
1. Anggaran Rumah Tangga DEKESDA berlaku sejak ditetapkan;
2. Bilamana terjadi perubahan Anggaran Dasar, maka Anggaran Rumah Tangga diadakan penyesuaian melalui rapat pleno;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam peraturan organisasi berupa Addendum.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada Tanggal : 05 Maret 2006

PIMPINAN RAPAT PLENO / TIM PERUMUS

1. Ketua : NOENGKY PRASEDARNANTO ( )

2. sekretaris : ZAINAL ABIDIN ( )

3. Anggota : a. BAMBANG TRI E.S. ( )

b. GATOT KINTRANGGONO ( )

c. HENRI NURCAHYO ( )

d. RACHMAT SUDARMADJI ( )